INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN HINGGA TAHUN 1950
A. UPAYA
MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN INDONESIA
1.
Badan
Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Pada 7 September 1944, dalam suatu sidang istimewa
parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Jepang , Koiso , mengumumkan tentang
pendirian pemerintah Jepang terhadap bangsa – bangsa yang di kuasainya, termasuk Indonesia, Koiso
mengatakan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) akan di perkenankankan merdeka
kelak.
Pada sidang pertama ,29 Mei 1945 , Moh
.Yamin mengumumkan lima gagasannya :
-
Peri
Kebangsaan
-
Peri
Kemanusiaan
-
Peri
Ketuhanan
-
Peri
Kerakyatan
-
Kesejahteraan
Rakyat
Dua hari kemudian , yaitu pada tanggal 31
Mei 1945 ,Supomo membacakan aspirasinya :
-
Persatuan
-
Kekeluargaan
-
Keseimbangan
Lahir dan Batin
-
Musyawarah
-
Keadilan
Rakyat
Pada tanggal 1 Juni Soekarno mengumumkan
gagasannya yaitu :
-
Kebangsaan
Indonesia
-
Internasionalisme
atau Peri Kemanusiaan
-
Mufakat /
Demokrasi
-
Kesejahteraan
Sosial
-
Ketuhanan Yang
Maha Esa
2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI)
Sehari setelah
proklamasi kemerdekaan PPKI mengesahkan UUD beserta yang telah di siapkan
BPUPKI, namun dengan beberapa perubahan yaitu kata – kata “dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya “ di ganti dengan “ yang
maha esa . bunyi keseluruhannya sbb :
- Ketuhanan
yang maha esa
- Kemanusiaan
yang adil dan beradab
- Persatuan
Indonesia
- Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- PERISTIWA SEPUTAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS
1945
1.
Peristiwa Rengasdengklok
Soekarno dan Moh.
Hatta beranggapan bahwa proklamasi kemerdekaan harus lebih dulu direncanakan
atau di putuskan oleh PPKI, Sementara itu, para pemuda menganggap PPKI
merupakan Badan bentukan Jepang.setelah membahas sikap tokoh politik, tokoh
politik seperti Soekarno dan Moh. Hatta , mereka sampai pada kesimpulan untuk
bertindak tegas. Salah satunya yaitu mengamankan kedua tokoh politik itu dari
pengaruh Jepang. Ahmad Subarjo yang berasal dari kelompok Kaigun (Angkatan laut
Jepang) mencapai kesepakatan dengan Wikana sebagai wakil kaum muda .mereka
bersepakat bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera di proklamasikan .dalam hal
ini Soekarno dan Moh.Hatta harus di pulangkan dulu ke Jakarta. Kelompok Kaigun
sudah menyiapkan tempat yang aman .
2.
Perumusan teks Proklamasi
Soekarno dengan
bantuan Moh.Hatta dan ahmad Subarjo menyiapkan teks . atas usul Iwa kata
maklumat diganti dengan proklamasi yang berarti “proklamasi kemerdekaan.yang
terdiri atas 2 bagian :
1.”Kami bangsa
Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia”.
2.”Hal-hal jang mengenai
pemindahan kekuasaan d.l.l diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang
sesingkat-singkatjnya”.
Perubahan teks
proklamasi dalam proses pengetikan oleh Sayuti Melik yaitu sebagai berikut .
Kata “tempoh” di
ubah menjadi “Tempo”
Kata “wakil- wakil
Indonesia” di ubah menjadi “atas nama bangsa Indonesia “.
Rumusan “Djakarta
17-08- 05” menjadi”Djakarta hari 17 boelan 08 tahoen 05.
3.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pengumuman
Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetak dengan cepat dengan menggunakan
peralatan seadanya .
Susunan acara pada 17
Agustus adalah sbb :
1.
Pembacaan
proklamasi
2.
Pengibaran
bendera merah putih
3.
Sambutan
wali kota Suwirjo dan Muwardi
Berita tentang
proklamasi segera di sebarkan kesuluruh penjuru tanah air dan dunia. Akibat
penyiaran ini, pimpinan Jepang di
Indonesia memerintahkan untuk meralat dan menyatakanya sebagai kekeliruan
.namun berita itu terus saja menyebar dan menyebar di seluruh penjuru tanah
air.
C. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA PADA
AWAL MASA
KEMERDEKAAN
1. Kebijakan ekonomi – keuangan domestik
Kebijakan pemerintah
Republik Indonesia untuk mengeluarkan uang ORI memiliki dua signifikasi.
Pertama untuk menekan inflasi yang di sebabkan beredarnya mata uang asing di
Indonesia . kedua , untuk menstabilkan harga-harga barang yang tidak tergapai
daya beli.
2. Kebijakan Ekonomi-keuangan internasional
Melalui jalur
politik ,strategi diplomasi yang di gunakan oleh pemerintah Indonesia adalah
dengan cara memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda bencana
kelaparan yang berkepanjangan
Melalui jalur
ekonomi, pemerintah Indonesia menerapkan strategi untuk membuat sebuah kontak
dagang langsung dengan negara asing
3. Kebijakan Birokrasi pemerintahan
Susunan birorasi
yang baik dan efisien didalam suatu pemerintahan merupakan syarat mutlak untuk
mencapainya kinerja pemerintahan yang optimal atau terciptanya sebuah good
governance
4. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam Bidang
militer
Pada 5 Oktober 1945,
dikeluarkan maklumat berdirinya TKR, pada Januari 1946 diubah menjadi TRI. Pada
3 Juni 1947 diubah menjadi TNI Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TNI
yang di lantik pada 28 Juni 1947 di Yogyakarta.
5. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Bidang
Hubungan antar Pusat
dan
Daerah
Kondisi Indonesia
diawal kemerdekaan menjadi kerjaan besar bagi segenap pemikir dan para pendiri
bangsa Indonesia, selain harus merumuskan dasar negara, bentuk kepemimpinan,
dan perangkat negara lainnya, mereka juga memikirkan cara untuk mengitegrasikan
keanekaragaman itu kedalam satu integrasi nasional yaitu negara Indonesia. Para
pendiri negara Indonesia berusaha membentuk integrasi yang baik dan optimal.
D.
PERKEMBANGAN
SITUASI POLITIK DAN KENEGARAAN INDONESIA DIAWAL KEMERDEKAAN
1. Keragaman ideologi
partai Politik di Indonesia
Maklumat politik 3
Nopember 1945 yang dikeluarkan oleh wakil presiden Moh. Hatta hadir sebagai
sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengkomendasi suara
yang majemuk kemunculan partai – partai berhaluan sosialis – komunis pada
awalnya merupakan bentuk pertumbuhan demokrasi di Indonesia namun seiring
perkembangannya partai ini menerapkan cara – cara revolusioner yang tidak dapat
diterima oleh masyarakat Indonesia, contoh partai itu yaitu partai Komunis
Indonesia (PKI) yang berdiri pasda 7 Nopember 1945. dipimpin oleh M. Yusup.
Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai), PBI Partai Buruh Indonesia, PSI
Partai Sosialis Indonesia dan PRS Partai Rakyat Sosialis
- Hubungan antar
keragaman ideologi dan
pembetukan
kelembagaan kepresidenan.
Dilatar belakangi
oleh keadaan Jakarta diawal 1946 yang sangat rawan oleh teror dan intimidasi
pihak asing mengharuskan para petinggi bangsa memindahkan ibukota negara ke
Yogyakarta pada 4 Januari 1946 untuk sementara waktu.